Kopashas.com, Jambi – Menurut data 2024, Provinsi Jambi berada di peringkat 22 dengan 119,26 ha lahan yang terbakar. Melalui upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jambi, Desman Sujaya Tarigan selaku Asisten Deputi 4/V Kamtibmas Kemenko Polhukam Brigjen menyampaikan bahwa sistem yang dimiliki Provinsi Jambi sangat baik dan menjadi wilayah percontohan di Indonesia. Hal ini disampaikannya saat membuka acara Rakor Analisis Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang berlangsung pada 25/7/2024 di Hotel BW Luxury, Kota Jambi.
“Sistem koordinasi dan penanggulangan Karhutla di Jambi sangat baik. Dengan menjadikan daerah ini percontohan, daerah lain akan belajar dan masalah Karhutla di Indonesia dapat ditangani lebih baik,” tutur Desman Sujaya Tarigan.
Kemudian pihaknya juga menyampaikan bila dalam penanggulangan karhutla memerlukan beberapa hal seperti menyusun peraturan daerah, mengoptimalkan peran BPBD sebagai koordinator dan penyiapan dana operasional.
BACA JUGA: Gubernur Al Haris Kunjungi dan Salurkan Bantuan Ke Ponpes Darul Mukhlasin Al Hasanah
Selanjutnya, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan ucapan terima kasih, sebab telah menjadikan Jambi sebagai wilayah percontohan dalam penanggulangan karhutla di Indonesia.
“Keberhasilan ini buah kerjasama dan sinergitas semua pihak,” ucap Wagub Abdullah Sani.
Melalui Thomas Tandi Bua, Dirjen Pengendalian Perubahan iklim KLHK yang mengatakan bahwa terjadinya musibah karhutla ini sebagian besarnya dipengaruhi oleh iklim panas El Nino. Diketahui bahwa siklus El Nino ini terjadi sekali dalam 5 – 7 tahun namun sekarang lebih cepat yaitu 2-3 tahun.
“Persiapan dan koordinasi yang baik adalah kunci keberhasilan Provinsi Jambi,” jelasnya.
Disisi lain, salah seorang peserta rapat Kurniawan Gautama sebagai koordinator perusahaan
juga menyampaikan bahwa diperlukannya kesadaran dari perusahaan untuk tidak membuka lahan dengam cara bakar sudah semakin tinggi.
“Namun kontribusi mereka untuk mendukung dana operasional Karhutla masih perlu ditingkatkan.” Ucap Kurniawan.
Rakor tersebut dihadiri oleh semua lembaga pemerintah yang berkaitan dengan kebakaran lahan dan hutan termasuk BRGM, BMKG, Kemendagri dan lain-lain
