Kopashas.com, Jambi – Hadiri rapat penggunaan jalan batu bara, Ketua DPRD Edi Purwanto tekankan jalan khusus harus segera dibangun. Rapat yang di gelar pada Sabtu (13/1) di Rumah Dinas Gubernur Jambi ini turut di hadiri Sekda Sudirman. Juga para perwakilan dari unsur forkompimda di lingkup pemerintahan Provinsi Jambi.
Selain itu, turut juga hadir sekretaris daerah Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Batanghari, Asisten Pemerintahan. Dan Kapolres Sarolangun, Kapolres Batanghari, serta OPD terkait dan sejumlah perusahaan batubara.
Kemudian melalui rapat penggunaan jalan batu bara, Edi Purwanto menyampaikan bahwa pihaknya menghargai upaya yang telah Pemprov Jambi lakukan. Teritama untuk menyelesaikan masalah kemacetan batu bara. Selain itu, pihaknya turut menerima masukan-masukan dari demonstrasi sopir batu bara
Ketua DPRD Provinsi Jambi Pinta Negara Segera Ambil Tindakan
Pada intinya di sebutkan Edi Purwanto bahwa negara harus melakukan langkah-langkah. Sehingga para pihak khususnya seluruh masyarakat masih menikmati kehidupan.
“Tapi sekali lagi regulasi yang di buat, peraturan yang di buat, kesepakatan yang di buat itu yang sulitnya melaksanakan itu semua. Misalnya kenapa terjadi kemacetan, karena memang para pihak yang tidak mematuhi aturan itu. Artinya aturan yang sudah di sepakti jika di laksanakan dengan baik saya pikir hasilnya akan baik seperti itu,” tegasnya.
Ketua DPRD Provinsi Jambi ini juga menyatakan harapannya. Agar adanya komitmen dari pengusaha-pengusaha untuk menyelesaikan batu bara. Solusi sungai menurut Edi Purwanto jika hanya mengandalkan debit air maka hal ini juga tidak bisa di pastikan. Melihat kondisi debit air yang bisa saja surut.
“Jika mengandalkan debit air sungai, saya tidak tahu berapa lama itu bisa berjalan, habis itu airnya surut lagi tidak bisa jalan lagi. Dan ini akan menjadi masalah lagi pasti nanti menumpuk lagi di jalan,” terangnya.
“Harapan saya pengusaha batu bara ayo sama-sama selesaikan jalan khusus. Kemudian pengawasan kita dari dishub, kepolisian juga di optimalkan, polairud juga di cek. Jangan sampai kebijakan baru menimbulkan masalah baru,” pungkasnya.
2 komentar